Polemik Hak Karyawan Yang Dikesampingkan Dalam Perseroan Yang Pailit

Sejak era reformasi , dunia ketenagakerjaan kita dihebohkan oleh beberapa perusahaan yang memiliki produk dikenal di Indonesia, rontok satu per satu. Alasannya tidak hanya satu. Namun faktor kesulitan finansial menjadi alasan terkuat ambruknya bisnis berlabel internasional tersebut. Seperti halnya, Ford Motor Indonesia (FMI) yang membuat pengumuman mengejutkan, bahwa Agen pemegang merek (APM) mobil Ford di Tanah Air tersebut berencana menghentikan semua aktivitas bisnisnya di mulai semester II tahun 2016 ini.

Selain persoalan finansial, pelemahan ekonomi dunia juga ikut mempengaruhi investasi di sektor manufaktur Indonesia. Hal ini dirasakan perusahaan raksasa elektronik asal Jepang, Toshiba. Mereka menegaskan bakal hengkang dari tanah air pada April 2016. Pabrik tersebut juga tidak akan lagi beroperasi di Indonesia. Selain itu, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta munurunnya produksi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dirasakan pelaku usaha di Pasuruan, dimana dua pabrik penghasil produk bermerek Panasonic ini resmi ditutup. Pabrik di Pasuruan telah mem-PHK sebanyak 600 orang buruh dan di kawasan EJIP Cikarang sekitar 1000 orang buruh di PHK.‎ Nantinya, seluruh jumlah ‎yang di-PHK kurang lebih sebanyak 2.500 orang buruh. Sementara itu, perusahaan lain yang akan megikuti langkah-langkah Ford, Toshiba, dan Panasonik tersebut adalah Sony, Nokia, dan General Motor (GM) Indonesia.

  Dari kondisi tersebut kita menyadari, bahwa tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-haknya.  Pertanyaan yang muncul kemudian adalah masih adakah hak karyawan dalam kepailitan perusahaan-perusahaan ?.

Menyadari bahwa kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para karyawannya, maka kepentingan karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit itu, adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangonnya yang harus dibayarkan perusahaan atau perseroan kepada karyawannya.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih menempatkan keistimewaan kreditor lain seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan, sehingga karyawan yang diPHK dikesampingkan dalam hal pembayaran pesangon atas pengabdiannya selama bekerja di perusahaan.

Dalam UU Kepailitan, yang mengatur tentang ketentuan debitur, termasuk sebuah perseroan dikatakan bermasalah dapat disimpulkan dari ketentuan kepailitan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyatakan “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. 

UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen. Namun, pada praktiknya hak-hak karyawan sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului.

Dalam daftar antrian kreditor, karyawan tidak berada di urutan pertama. Faktanya meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditur saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH-Perdata memang lebih menempatkan kreditur lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan yang lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan.

  Sementara itu, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif ini merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht).

Hukum juga menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.
Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu : Pertama, menyangkut kepentingan pribadi (individual interest). Kedua, yang menyangkut kepentingan masyarakat (social interest). Dan, ketiga, menyangkut kepentingan umum (public interest).
Kepentingan individu (individual interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (public interst) berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, kedudukan pekerja atau buruh pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding yang ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan.
Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperitas (dienstverhoeding), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/ buruhnya,
Secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan” Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi :
a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;

b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan

d.  Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.
Terkait dengan kepentingan pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Apabila perusahaan tempat bekerja pekerja/buruh dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka dalam putusannya Pengadilan Niaga harus mengangkat seorang hakim pengawas dan kurator.
Sedangkan, tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 : “Dalam perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.
Berkaitan dengan prinsip utang, maka perlunya Undang-undang kepailitan yang menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit, baik kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap perseroan terbatas, serta ketentuan yang menyatakan bahwa subyek hukum khususnya perseroan terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah total seluruh utang melebihi asset perseroan terbatas yang berarti bahwa pasiva perseroan melebihi aktiva perseroan terbatas. Sehingga, ada jaminan bahwa hak-hak karyawan atas upah/pesangon bisa terpenuhi.  Oleh karena itu, diharapkan di masa yang akan datang para pembuat undang-undang juga lebih memperhatikan lagi kepentingan-kepentingan dari pekerja/buruh dan tidak membuat undang-undang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak penafsiran khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara, mengingat dalam hukum acara di Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan perkara tersebut akan dinyatakan tidak diterima tanpa memeriksa lagi terhadap substansi perkaranya, sehingga akan berakibat terhadap gagalnya penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan adanya kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani suatu perkara juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada karyawan perseroan tetapi juga kepada perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative.
  2. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian Upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut,
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

  1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
  2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
  3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  4. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.
  5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan.
  6. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.
  7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
  8. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

  1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
  2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN

Pasal 3

  1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
  2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 380 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV

TENTANG PIHAK KETIGA

Pasal 4

  1. Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.
  2. Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap.

BAB V

TENGGANG WAKTU

Pasal 5

  1. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
  2. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

  • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1586

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Beberapa Yurisprudensi Yang Harus Anda Ketahui

A. Pengertian Yurisprudensi

Kata yurisprudensi berasal dari Yuris Prudensial (Bahasa Latin), Jurisprudentie (Bahasa Belanda) dan Jurisprudence (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti ilmu hukum. Dalam sistem pengetahuan hukum, Yurisprudensi yaitu tentang pengetahuan hukum yang positif dan berkaitan dengan hukum yang lain.

Dalam sistem civil law, yurisprudensi adalah

“Beberapa keputusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim  atau lembaga peradilan lain dalam memutuskan suatu kasus atau perkara yang sama”.

Dari perngertian tersebut, dapat didefinisikan secara umum bahwa yurisprudensi adalah keputusan-keputusan oleh hakim terdahulu untuk menanganni suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Pengertian Yurisprudensi menurut Para Ahli, yaitu:

  1. Philipus M. Hadjin
    Menurut Philipus M. Hadjin yurisprudensi adalah produk kewenangan legislasi DPR dengan karakter yuridis yang bersifat abstrak umum, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung yang berada dalam ranah yudisial decision yang memiliki sifat yang konkrit individual, maka dalam undang-undang tidak dapat disamakan dengan putusan Mahkamah Agung.
  2. Yan Paramdya Puspa (1977)
    Menurut Yan Paramdya Puspa adalah kumpulan atau seri keputusan Mahkamah Agung berbagai vonis beberapa dari berbagai macam jenis kasus perkara yang berdasarkan dari pemutusan kebijaksanaan di setiap hakim, sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya untuk memutuskan kasus-kasus perkara yang hampir atau sama. Dengan adanya yurisprudensi demikian, para hakim secara tidak langsung dalam membentuk materi hukum atau yurisprudensi demikian merupakan sumber hukum.

Fungsi Yurisprudensi

Fungsi dari yurisprudensi adalah sebagai berikut, yaitu:

  • Ditegakkannya kepastian hukum
  • Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama
  • Dijadikan landasan hukum
  • Terciptanya standar hukum

B. Unsur Yurisprudensi

Unsur yurisprudensi harus melalui beberapa proses, suatu keputusan wajib memenuhi beberapa unsur yang antara lain sebagai berikut:

  • Terpenuhinya kriteria adil
  • Keputusan terhadap sesuatu yang tidak jelas pengaturannya
  • Kasus yang sama berulangkali terjadi
  • Mahkamah Agung sudah membenarkan
  • Keputusan tetap

C. Dasar Hukum Yurisprudensi

Dalam yurisprudensi ada dasar hukumnya yang dapat dijaladikan landasan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dasar hukum yurisprudensi adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi tentang kekuasaan Hakim, yang bunyinya”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat”.

Beberapa Yurisprudensi, yaitu:

“Perjanjian lisan, baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindak lanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat-nya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.”

“Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri”

“Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”Mahkamah Agung No. Reg. : 2691 PK/Pdt/1996

Tanggal putusan : 18 September 1998
Team Majelis : 1. J. DJOHANSYAH, SH.
  2. H. TOTON SUPRAPTO, SH.
  3. Ny. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.
Klasifikasi : Jual beli tanah

DUDUK PERKARANYA :

  • Bahwa Penggugat sebagai pembeli tanah seluas 3,9 Ha telah sepakat secara lisan dengan Tergugat selaku penjual dengan harga Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;
  • Bahwa Penggugat asli telah memberi uang panjar Rp. 80.000.000,-(delapa puluh juta rupiah) ;
  • Bahwa Penggugat asli telah menghitung keuntungan dari tanah sengketa yang digunakan untuk proyek perumahan. Dengan se-banyak 175 buah dengan harta Rp. 85.000.000,- per unit dan jika habis terjual selama 4 tahun, Penggugat mendapat keuntungan se-besar Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  • Bahwa tanpa dasar Tergugat I membatalkan jual beli dan mengembalikan uang panjar dengan demikian Tergugat I ingkar janji dan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
  • Jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan

puluh juta rupiah) dan bunga 2% sejak tanggal 16 Februari sampai lunas ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Keberatan kasasi dari Pemohon kasasi I dapat dibenarkan, Pe-ngadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sebab perjanjian lisan baru merupakan Voor Overeenskomst yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris (TI-1) karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum.

Karena tanah tersebut merupakan harta bersama antara Ter-gugat I dan II selaku suami isteri, maka menurut Pasal 36 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan dari suami isteri.

Karena perjanjian permulaan yang dilakukan secara lisan terse-but belum mendapat persetujuan isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan yang berpendapat bahwa suami dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan bersama suami isteri karena dalam ikatan perkawinan tidak ada perjanjian harta terpisah.

Sejalan dengan pertimbangan mengenai keberatan Pemohon kasasi I, karena perjanjian baru merupakan perjanjian permulaan, maka tidak mempunyai kekuatan mengingat bagi para pihak yang membuatnya. Alasan Pemohon kasasi II dapat dibenarkan, sebab tindakan suami atau isteri atas harta bersama harus dengan persetu-juan suami isteri.

Karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan Tergugat I mem-buat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

  • Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi I : KESUMA WIJAYA dan Pemohon kasasi II : WENTY PUSPA KWANNI ;
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 No-vember 1995 No. 86/Pdt/1995/PT.Mdn. yo putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi :

Tentang eksepsi Tergugat I :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

Tentang eksepsi Tergugat II :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn jo Berita Acara Sita jaminan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tidak sah dan tidak berharga ;
  • Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi :

Tentang eksepsi :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

–  Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekon-pensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan Rp. 50.000,-

P U T U S A N

Nomor : 2699 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil pu-tusan sebagai berikut dalam perkara :

  1. KESUMA WIJAYA alias ACI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90 C Medan, dalam hal ini di-wakili oleh kuasanya : Kariawan Sebayang, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Juni 1996,

Pemohon kasasi I dahulu Tergugat I dalam Kon-pensi/Penggugat dalam Rekonpensi I-Terbanding ;

  • WENTY PUSPA KWANNI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90 C Medan, Pemohon kasasi II dahulu Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi II-Terbanding juga Pembanding

;M e l a w a n :

A R I F I N, bertempat tinggal di Komplex Carina Sayang II Rt. 023/08 Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alifudin Nur, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 1986,

Termohon kasasi dahulu Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa telah terikat persetujuan jual beli sebidang tanah seluas

  • 3,9 Ha yang letaknya sesuai gugatan, secara lisan antara Penggugat asli sebagai pembeli dengan Tergugat asli I sebagai penjual ;

bahwa dalam kesepakatan tersebut disepakati harga seluruhnya sebesar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kewajiban Penggugat asli membayar panjar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat asli I me-nyiapkan surat-surat dan menyerahkan tanah dalam keadaan kos-ong ;

bahwa untuk pembayaran selanjutnya disepakati yaitu 40% dari harga tanah sejak panjar diterima untuk tanah yang belum dibebaskan diperkirakan selama 6 buln dan 40% lagi setelah tanah dibebaskan serta 20% sisanya dibayar setelah terbit Sertifikat Hak Tanah tersebut dari pihak yang berwenang ;

bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 Penggugat asli telah menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa Bilyet Giro Bank Bali No. 308266 kepada Tergugat asli I ;

bahwa dalam perjanjian lisan tersebut Tergugat asli II sebagai isteri Tergugat asli I juga hadir di hadapan Penggugat asli dan Ter-gugat asli ;

bahwa staf ahli Penggugat asli telah menyusun dan memperhi-tungkan kalkulasi biaya dengan alternatif keuntungan dari proyek pembangunan real estate, sesuai dengan proposal perumahan setem-pat dengan 175 buah bangunan seharga rata-rata Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) per-unit, dan jika habis terjual selama 4 tahun, maka Penggugat asli akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa tanpa alasan yang sah Tergugat asli I pada tanggal 18 Februari 1994 dengan suratnya secara sepihak mau membatalkan jual beli tersebut, dengan meminta maaf dan akan mengembalikan uang panjar yang telah diterimanya ;

bahwa Penggugat asli merasa keberatan atas surat Tergugat asli I, karena perbuatan Tergugat asli I telah cidera janji dan melawan hukum dengan merugikan Penggugat asli ;

bahwa kerugian Penggugat asli yaitu kerugian uang panjar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bunganya sebesar 2% sejak tanggal 16 Februari 1994 sampai dibayar lunas, serta ke-rugian keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) yang telah di-jalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
  3. Menyatakan perjanjian lisan untuk melakukan jual beli tanah yang telah disepakati/disetujui kedua belah pihak (Penggugat dan Ter-gugat) mengenai obyeknya, harta dan panjarnya saja tanggal 16 Februari 1994 adalah sah menurut hukum ;
  4. Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan perjanjian lisan jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang merugikan Penggugat ;
  5. Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk merealisasikan jual beli tanah terperkara beri-kut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berhak untuk itu yang selan-jutnya menyerahan tanah terperkara selengkapnya berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atas tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
  6. Menghukum Tergugat II terikat dan tunduk/patuh terhadap bunyi putusan ini, tanpa terkecuali ;
  7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar :
  • bunga pinjaman uang panjar dari salah satu Bank Swasta 2% per-bulan x Rp. 80.000.000,- terhitung sejak tanggal 16 Febru-ari 1994 sampai dengan berlangsungnya jual beli tanah ter-perkara dari Tergugat kepada Penggugat ;
  • Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan reali-sasi pelaksanaan jual beli tanah terperkara dari Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Februari 1994 sampai dengan terlaksanannya jual beli di hadapan Pejabat PPAT yang berwenang ;
  • Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi
  • Menghukum Terggugat membayar ongkos-ongkos perkara

SUBSIDAIR :

  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  • Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) yang telah di-jalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
  • 3.        Menetapkan/menyatakan sah sebagai hukum perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jual beli tanah se-luas 3,9 Ha. terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Baru, Medan Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga No. 56 Medan ;
  • Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan perjanjian lisan jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;
  • Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :
  1. Uang panjar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  • bunga pinjaman uang panjar 2% per-bulan x Rp. 80.000.000,-terhitung sejak tanggal 16 Februari 1994 sampai dengan di-bayar lunas kepada Penggugat ;
  • Keuntungan yang diharapkan Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  • Menghukum Tergugat II terikat dan tunduk/patuh terhadap bunyi putusan ini, tanpa terkecuali ;
  • Menghukum Tergugat membayar dwangsoom sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan bunyi putusan ini setelah in kracht van gewijsde ;
  • Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi

;

  • Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

A T A U :

–   Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Peng-gugat ini diberikan keadilan (ex aequo et bono) ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut di atas, telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat asli I yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat asli tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan kapan tanggal, bulan dan tahun hubungan hukum yang oleh Panggugat asli disebut sebagai perjanjian lisan tersebut dibuat, dan juga antara posita dan petitumnya mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) tidak diuraikan dalam posita gugatannya ;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat

asli harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa atas gugatan tersebut Tergugat asli I mengajukan gugat-an balik (Rekonpensi) sebagai berikut :

bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban konpensi masuk pula dalam gugatan Rekonpensi ini ;

bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi dan dengan dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan di harian Analisa tanggal 26 Maret 1994, jelas telah mencemarkan nama baik Peng-gugat Rekonpensi dan telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat Rekonpensi, yang semuanya terinci sebagai-mana gugatan Rekonpensi ;

bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang authentik, maka adalah pantas jika gugatan Rekon-pensi ini dikabulkan dengan serta merta ;

bahwa disamping itu untuk menjaga kekhawatiran Penggugat Rekonpensi akan itikad buruk dari Tergugat Rekonpensi yang menye-babkan gugatan Rekonpensi ini sia-sia, maka untuk itu mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak ber-gerak milik Tergugat Rekonpensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekon-pensi mohon agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekon-pensi/Tergugat dalam Konpensi I untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
  • Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-bulan terhitung sejak tanggal 26 Maret 1994 serta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-hari sampai diumumkan Pen-cabutan/Peng-angkatan sita melalui koran ;
  • Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi untuk membayar kerugian yang timbul dalam hal ini membayar honor pengacara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
  • Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi untuk menerima kembali Bilyet Giro Bank Bali Cabang Binjai No. 306266 tanggal 16 Februari 1994 dengan nilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekon-pensi/Ter-gugat dalam Konpensi I ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak berharga kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kon-pensi I tanggal 16 Februari 1994 dengan segala akibat hukumnya ;
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, banding maupun kasasi ;
  • Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

  • Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut di atas, telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat asli Ii yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat asli tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan kapan tanggal, bulan dan tahun hubungan hukum yang oleh Panggugat asli disebut sebagai perjanjian lisan tersebut dibuat, dan juga antara posita dan petitumnya mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) tidak diuraikan dalam posita gugatannya ;

bahwa disamping itu nilai barang yang diletakkan sita jaminan terlalu besar dari nilai gugatan ;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka gugatan Peng-gugat asli harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa atas gugatan tersebut Tergugat asli II mengajukan guga-tan balik (Rekonpensi) sebagai berikut :

bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Konpensi ma-suk pula dalam gugatan Rekonpensi ini ;

bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kon-pensi adalah isteri dari Tergugat I Konpensi dan dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yaitu diantaranya berupa tanah se-luas 3,9 Ha. yang oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi te-lah di-sepakati secara lisan untuk jual beli dengan Tergugat I Konpensi ;

bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kon-pensi juga mempunyai hak atas tanah tersebut tidak pernah memberi persetujuan/ozon untuk memindahkan, menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I Konpensi (suaminya), termasuk kesepaka-tan yang dimaksud oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut ;

bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi/Peng-gugat Konpensi dan Tergugat I Konpensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 ;

bahwa oleh karenanya seluruh akte-akte yang menyangkut ke-sepakatan pengalihan tanah seluas 3,9 Ha. tersebut dimaksud, mohon dinyatakan batal atau sekurang-kurangnya tidak sah dan tidak ber-harga ;

bahwa dengan perbuatan melawan hukum dari Tergugat Re-konpensi/Penggugat Konpensi telah merugikan Penggugat Rekonpen-si/Tergugat Konpensi yang sangat besar baik kerugian materiil mau-pun immateriil, yang besarnya dan rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi ;

bahwa oleh karena peletakkan sita jaminan adalah melawan hukum, maka sangat beralasan untuk dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

bahwa untuk menjaga agar jangan sampai gugatan ini sia-sia, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan dasar-dasar yang kuat, maka mohon putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekon-pensi mohon agar Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ini untuk seluruh-nya ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Penetapan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;
  • Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi membayar biaya pengangkatan sita dan memerintahkan ju-rusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
  • Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas barang ber-gerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonpensi/Peng-gugat dalam Konpensi ;
  • Menyatakan sesuai hukum, tanah seluas 3,9 Ha. yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun adalah harta bersama dalam per-

kawin-an antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi

II dengan Tergugat dalam Konpensi I ;

  • Menyatakan kesepakatan antara Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Konpensi I untuk jual beli tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekua-tan hukum ;
  • Menyatakan seluruh akte-akte yang telah ada maupun yang akan ada antara Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kon-pensi dengan Tergugat dalam Konpensi I adalah batal dan tidak sah karena bertentangan dengan hukum ;
  • Menghukum Tergugat-tergugat untuk memulihkan dan mengem-balikan harta kekayaan bersama dalam perkawinan antara Peng-gugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi II dengan Tergugat dalam Konpensi I atas tanah seluas 3,9 Ha. yang terle-tak di Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun tanpa syarat terlepas dari segala beban hukum kepada Tergugat dalam Konpensi II/Penggugat dalam Rekonpensi ;
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (uit-voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun ka-sasi ;
  1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekon-pensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
  1. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi Tergugat I :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

Tentang Eksepsi Tergugat II :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;
  • Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;

DALAM REKONPENSI :

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

Konpensi I :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi I tidak dapat diterima ;

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

Konpensi II :

Tentang Eksepsi :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi II tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

–   Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekon-pensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan den-gan putusannya tanggal 4 November 1995 No. 86/Pdt/1995/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi Tergugat I dan II :

  • Menolak Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagai termaktub dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat oleh Emmy Raja Guk-Guk Ju-rusita Pengadilan Negeri Medan, atas sebidang tanah yang terle-tak di Jalan Brigjen Katamso Lingkungan XVII, Kelurahan Kam-pung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan dengan ukuran dan batas sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita tersebut di atas ;
  • Menyatakan perjanjian lisan untuk melakukan jual beli tanah yang telah disepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) mengenai obyeknya terperkara, harga dan panjarnya tanggal 16 Februari 18994, adalah sah menurut hukum ;
  • Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan Perjanjian Lisan mengenai jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji ;
  • Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk merealisasikan jual beli tanah terperkara kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berhak untuk itu se-lanjutnya menyerahkan tanah terperkara selengkapnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini ;
  • Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan jual beli tanah terperkara terhitung hari ke 9 (sembilan) sejak ia diberi tegoran oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan ini ;
  • Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Tentang Eksepsi :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi II tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

  • Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;
  • Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 4 Juni 1996 dan 13 Juni 1996 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding juga Pemban-ding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi tanggal 5 Juni 1996) diajukan permoho-nan kasasi masing-masing pada tanggal 6 Juni 1996 dan 17 Juni 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 43/Pdt/Kasasi/1996/PN.Mdn. dan No. 44/Pdt/Kasasi/1996/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juni 1996 dan 24 Juni 1996 ;
  • bahwa setelah itu oleh Penggugat-Pembanding yang pada tanggal 17 Juni 1996 dan tanggal 1 Juli 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II-Terbanding juga Pembanding diaju-kan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 28 Juni 1996 dan tanggal 12 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

  1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangan dan putusannya yaitu pertimbangannya pada halamam 6 pint 3 ten-tang perjanjian lisan haruslah dilaksanakan dan halaman 7 poin 1, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut keliru dan ti-dak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu persetujuan obyeknya harus ter-tentu dan dapat ditentukan, termasuk luas serta batas-batasnya dalam perkara ini ;
  2. Bahwa kenyataannya dari kwitansi tanggal 16 Februari 1994, luas tanah yang diperjual belikan seluas ± 3,9 Ha, akan tetapi sesuai Berita Acara Sita Jaminan luas keseluruhan tanah hanya seluas ± 1,045 Ha, sehingga dalam hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan luas tanah yang diperjual belikan ;
  • Bahwa karena Pemohon kasasi I tidak dapat memenuhi luas tanah yang diperjual belikan yaitu seluas ± 3,9 Ha. sebagaimana yang dimaksud dalam kwitansi tanggal 16 Februari 1994, maka Pemohon kasasi II tidak menguangkan Bilyet Giro yang diberikan oleh Termohon kasasi sebagai uang panjar ;
  • Bahwa oleh karena itu, maka setiap persetujuan yang tidak me-menuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka per-setujuan tersebut adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

–   Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangan dan pu-tusannya, yaitu pertimbangannya pada halam 7 poin ke-2, karena sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Mengenai harta ber-sama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pi-hak, oleh karena tanah yang menjadi obyek terperkara adalah harta bersama antara Tergugat asal I/Pemohon kasasi I dengan isterinya Tergugat asal II/Pemohon kasasi II, maka pengalihan harta ber-sama tersebut haruslah sebelumnya mendapat persetujuan dari Tergugat asal II/Pemohon kasasi II ;

Menimbang :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 dari Pemohon Kasasi I :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Peng-adilan Tinggi salah menerapkan hukum, sebab perjanjian lisan terse-but baru merupakan voor overenskomst yaitu suatu perjanjian permu-laan yang akan dibuat di depan Notaris (lihat surat Penggugat kepada Tergugat I bukti T.I-1). Oleh karena perjanjian lisan yang masih harus di-tindak lanjuti dan belum dibuat di depan Notaris seperti yang dimak-sud dalam surat Penggugat tanggal 19 Februari 1994 tersebut di atas, maka perjanjian seperti itu belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum ;

Lagi pula oleh karena tanah tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) antara Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri, maka menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, tindakan

terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat per-setujuan suami isteri tersebut in casu oleh karena perjanjian permu-laan yang dilakukan secara lisan tersebut belum mendapat persetu-juan Tergugat II selaku isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menu-rut hukum. Karena itu pula tidak dapat dibenarkan pertimbangan Pen-gadil-an Tinggi yang berpendapat bahwa suami dapat melakukan per-buatan hukum yang menyangkut harta kekayaan bersama suami isteri karena dalam ikatan perkawinan ada perjanjian harta terpisah ;

Mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi II :

bahwa sejalan dengan pertimbangan mengenai keberatan Pe-mohon kasasi I, oleh karena perjanjian tersebut baru merupakan per-janjian permulaan (voor overeenkomst), maka tidak mempunyai kekua-tan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena itu tidak mempunyai akibat hukum. Selain itu dapat dibenarkan alasan Pemohon kasasi II, sebab tindakan suami atau isteri atas harta ber-sama harus dengan persetujuan suami isteri tersebut. In casu oleh karena belum ada persetujuan Tergugat II selaku isteri maka tindakan Tergugat I membuat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di ats terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon kasasi I : KESUMA WIJAYA alias ACI dan Pemohon Kasasi II : WENTY PUSPA KWANNI dan mem-batalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 November 1995 No. 86/Pdt/1995/PT.Mdn., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. yang dianggapnya telah tepat dan benar yang amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan gugatan ditolak, maka Termohon kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : KESUMA WIJAYA alias ACI, dan Pemohon kasasi II : WENTY PUSPA KWANNI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 No-

vember 1995 No. 86/Pdt/1995/PT.Mdn., yo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi Tergugat I :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

Tentang Eksepsi Tergugat II :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tidak sah dan tidak berharga ;
  • Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat kem-bali sita jaminan tersebut ;

DALAM REKONPENSI :

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam

Konpensi :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam

Konpensi :

Tentang Eksepsi :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Re-konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 September 1998 den-gan J. Djohansjah, SH. Hakim Agung yang ditunjuk Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Sidang, H. Toton Suprapto, SH. dan Ny. Asma Samik Ibrahim, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Sep-tember 1998 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Toton Suprapto, SH. dan Ny. Asma Samik Ibrahim, SH. Hakim-hakim Ang-gota, Adam Hidayat A., SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
K E T U A,
H. TOTON SUPRAPTO, SH.
J. DJOHANSJAH, SH.
Ny. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DAM HIDAYAT A., SH.

Redaksi …………………………………….. Rp.  1.000,-
Administrasi Kasasi ………………… ….  Rp. 47.000,-
  Jumlah Rp. 50.000,-
  (lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 86/PDT/1995/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis atas penunjukkan Ketua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 1995 No. 86/Pdt/1995/PT-Mdn. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A R I F I N,   bertempat tinggal di Komplex Carina Sayang II Rt. 023/08 Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUWARDI, SH. dan ALIFUDDIN NUR, Pen-gacara berkantor di Jl. Nibung Raya No. 164 Medan, ber-dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 1994, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT dalam

KONPENSI/TERGUGAT dalam

REKONPENSI/PEMBANDING ;

l a w a n :

  1. KESUMA WIJAYA alias ACI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90-C Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZAKARIA BANGUN, SH. Pengacara berkantor di Jl. Pe-muda No. 17 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  26  Maret  1994,  selanjutnya  disebut  sebagai TERGUGAT  I  dalam  KONPENSI/PENGGUGAT  dalam

REKONPENSI I/TERBANDING ;

  • WENTY PUSPA KWANNI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90 C Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II dalam KONPENSI/PENGGUGAT dalam REKONPENSI II/TERBANDING II/JUGA PEMBANDING ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi putusan Peng-

adilan Negeri Medan tangal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.

Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT II :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak ber-harga Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;
  • Memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;

DALAM REKONPENSI :

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TER-GUGAT I DALAM KONPENSI :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TER-GUGAT II DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

–   Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekon-pensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) masing-masing

separuhnya ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas kuasa Penggugat telah mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 1994, permohoan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 7 November 1994 ;

Bahwa kuasa Tergugat II juga telah mengajukan permohonan banding di atas putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas pada tanggal 7 November 1994, permohonan banding mana telah diberita-hukan dengan seksama kepada pihak lawan masing-masing tanggal 23 November 1994 ;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 April 1995 dan salinannya telah diserahkan dengan sek-sama kepada pihak lawan pada tanggal 9 Juni 1995 ;

Bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding pihak Ter-gugat-tergugat tidak ada mengajukan Memori banding dan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding baik Penggugat Kon-pensi, maupun Penggugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, demikian juga Memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/ Pembanding, maka mempertimbangkan dan memutuskan tentang hal-hal yang tersebut di bahwah ini ;

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan mengenai Eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka oleh karena itu diam-bil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan alasan-alasan :

  1. Belum dilanjutkan/dituangkan dalam Perjanjian tertulis di depan Notaris sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lisan tersebut, sehingga dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak belum jelas dan juga obyek perjanjian yaitu tanah belum jelas batas-batasnya karena tidak hanya mengenal tanah-tanah Tergugat saja tetapi juga mengenai tanah orang lain yang akan dibebaskan ;
  • Panjar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa Bilyet Giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai No. 308266 tanggal 16 Februari 1994, belum tentu/belum pasti tersedia/dija-min dana oleh Bank Bali ;

Berpendapat bahwa Perjanjian lisan tersebut belum mengikat kedua belah pihak dan oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari alas-an-alasan dan pendapat Pengadilan Negeri sebagaimana diurai-kan di atas, tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri karena :

  1. Perjanjian lisan tersebut berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri telah dinyatakan terbukti yaitu bahwa pada tanggal 16 Fe-bruari 1994 di Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan terjadi Perjanjian lisan antara Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli ;
  • Bahwa memang benar Perjanjian lisan tersebut belum dilanjutkan dengan perjanjian tertulis di hadapan Notaris atau pejabat lain yang berwenang untuk membuat akte Jual Beli, karena hal itu memang yang menjadi tujuan perjanjian lisan tersebut, jika kedua belah pihak mengikatkan diri untuk mengadakan jual beli tanah menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang ;
  • Bahwa dana dalam Giro Bilyet sebesar Rp. 80.000.000,- yang di-serahkan pada Tergugat belum tentu ada, tidak dapat dipakai se-bagai alasan bahwa perjanjian belum mengikat, karena Giro Bilyet tersebut belum diuangkan dan apabila Giro Bilyet tersebut tern-yata ditolak oleh Bank yang bersangkutan maka baru timbul hak Tergugat untuk membatalkan Perjanjian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperhatikan surat bukti yaitu :

  1. Bukti P. 1 : Surat Tanda Terima untuk Arifin di Jakarta yang men-yebutkan bahwa Tergugat I KESUMA WIJAYA alias ACI, telah menerima uang banyaknya delapan puluh juta dalam bentuk Giro

Bilyet Bank Bali No. 308266, untuk pembayaran panjar pembelian tanah ± 3,900 Ha. dengan harga Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) di Jl. Brigjen Katamso/Gang Kenanga No. 56 Medan ;

  • Surat dari Arifin tertanggal 19 Februari 1994 yang ditujukan kepada KESUMA WIJAYA (Tergugat I) yang isinya adalah un-dangan kepada KESUMA WIJAYA untuk hadir di Kantor Notaris EFRIZAL ARSYAD HAKIM, SH. guna menandatangani surat yang berhubungan dengan pembebasan tanah yang sudah disepakati, surat tersebut dijadikan bukti Tergugt (T.I) dan Tergugat II (T. II.2) hak mana menunjukkan bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dari perjanjian lisan yang telah mereka sepakati ;
  • Surat KESUMA WIJAYA tertanggal 16 Februari 1994 kepada sdr. Arifin di Medan yang isi pokoknya ialah bahwa sehubungan dengan perjanjian (mereka) tentang jual beli tanah yang terletak di Kampung Baru Gang Kenanga karena sesuatu hal dinyatakan batal dan mengenai uang panjar dalam bukti Giro Bilyet akan dikembalikan oleh KESUMA WIJAYA ;

Maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Perjanjian lisan tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dan oleh karena itu pula perjanjian tersebut harus dilaksanakan sebagaimana ke-sepakatan yang sudah dimengerti oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya Perjanjian lisan oleh Ter-gugat KESUMA WIJAYA dengan Penggugat ARIFIN dihadiri atau tidak oleh Tergugat II WENTY PUSPA KWANNI isteri Tergugat I, tidak menghalangi terlaksanannya Perjanjian tersebut karena status Ter-gugat I adalah suami yang dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan suami isteri karena dalam ikatan per-kawin-an mereka tidak terdapat perjanjian harta terpisah sebagaimana ter-nyata dari bukti T. II. I., Akte Perkawinan No. 25 tanggal 6 Februari 1963 maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat II harus tunduk pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Perjanjian lisan tersebut di atas adalah sah maka Tergugat I harus melaksanakan perjanjian tersebut dan ber-dasarkan alasan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejauh mana gugatan dapat dikabulkan, Pengadilan Tinggi memperhatikan tuntutan Penggugat Primair yang mencantumkan selain pelaksanaan Perjanjian oleh Tergugat juga ganti kerugian atas uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam bentuk Giro Bilyet kepada Tergugat dan men-genai hal itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sudah dituntut melaksanakan Perjanjian maka tuntutan ganti rugi harus tidak dikabulkan dan oleh karena itu perlu gugatan Peng-gugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan atas sebidang tanah di Jl. Brigjen Katamso Lingkungan XVII Kelurahan Kampung Baru, Ke-camatan Medan Maimun, Kotamadya Medan yang berukuran :
Utara
: 27,5 M + 23,5 M + 8 M +16,8 M + 154 M. berbatas dinding tembok ;
Selatan
: ± 27,5 M + 40,6 M + 81,1 M + 71,5 M, berbatas dinding tembok ;
Barat
: ± 76,5 M berbatas dengan pagar dinding Seng ;
Timur       : ± 16,3 M berbatas dengan Jl. Brigjen Katamso, sebagai-
mana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 87/Pdt.G/1994/ PN-Mdn. yang dibuat oleh EMMY RAJA GUK-GUK, Juru Sita Pen-gadil-an Negeri Medan, karena gugatan dikabulkan maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nomor 6 huruf b dalam tuntutan Primair yang disebut oleh Penggugat sebagai uang ganti rugi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebenarnya yang dimaksud Penggugat adalah uang paksa karena pembayaran Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dikaitkan dengan tiap keterlambatan realisasi pelak-sanaan jual beli dan hutang hal itu Pengadilan Tinggi berpendapat adalah beralasan karena realisasi (pelaksanaan) jual beli tanah seng-keta hanya dapat dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jumlahnya dan waktu keterlam-batan, Pengadilan Tinggi berpendapat tiap hari keterlambatan adalah sesuai bila Tergugat I harus membayar Rp. 500.000,- sesudah ia dite-gor oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan meskipun Tergugat banding, kasasi atau ada Perlawanan, karena tidak ada bukti cukup mengenai kepentingan yang mendesak untuk pelaksanaan putusan seperti itu tuntutan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan maka ia harus dihukum membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonpensi baik mengenai Eksepsi maupun mengenai Pokok Perkara Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannyasendiri ;

Meningat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hu-kum yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat II/ Pembanding-pembanding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN-Mdn. yang dibanding dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT I DAN II :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagai termaktub dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 87/Pdt.G/1994/PN-Mdn. tanggal 24 Maret 1994 yang dibuat oleh EMMY RAJA GUK-GUK Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Lingkungan XVII, Kelurahan Kam-pung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan dengan ukuran dan batas sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita tersebut di atas ;
  • Menyatakan Perjanjian lisan untuk melakukan jual beli tanah yang telah disepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) mengenai obyeknya terperkara, harga dan panjarnya tanggal 16 Februari 1994, adalah sah menurut hukum ;
  • Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan Perjanjian lisan mengenai jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji ;
  • Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk merealisasikan jual beli tanah terperkara kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berhak untuk itu yang selanjutnya menyerahkan tanah terperkara selengkapnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
  • Menghukum Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini ;
  • 7.        Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan jual beli tanah terperkara terhitung hari ke-9 (sembilan) sejak ia diberi tegoran oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan ini ;
  • Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

  • Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 135.000,- dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 November 1995 oleh kami : MOERDIJONO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Mejelis, ISNU SUSENO, SH. dan SOELIM HARDIJOTO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh : HALOMOAN ZEIN SIREGAR, SH., Panit-era pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, K E T U A,
ttd. ttd.
IBNU SUSENO, SH. MOERDIJONO, SH.
ttd.  
SOELIM HARDIJOTO, SH.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 107
  PANITERA PENGGANTI,
    ttd.    
  HALOMOAN ZEIN SIREGAR, SH.
Perincian Biaya Perkara :    
           
Meterai ……………………………………… Rp. 2.000,-
Redaksi …………………………………….. Rp. 1.000,-
Ongkos kirm ………………………………. Rp. 2.000,-
Administrasi Kasasi ……………………. Rp. 20.000,-
    Jumlah   Rp. 25.000,-

(dua puluh lima ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

A R I F I N,   bertempat tinggal di Komplex Carina Sayang II Rt. 023/08 Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suwardi, SH. dan Alifuddin Nur; Pengacara berkan-tor di Jl. Nibung Raya No. 164 Medan, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 1994, seba-gai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi

;

m e l a w a n :

  1. KESUMA WIJAYA alias ACI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90-C Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Zakaria Bangun, SH. Pengacara berkantor di Jl. Pemuda No. 17 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 1994, sebagai TERGUGAT I dalam KONPENSI/ PENGGUGAT dalam REKONPENSI I ;
  • WENTY PUSPA KWANNI, bertempat tinggal di Jalan Bandung No. 90 C Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ramli Barus, SH. Pengacara berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani II No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  26  Maret  1994,  selanjutnya  disebut  sebagai TERGUGAT  II dalam  KONPENSI/PENGGUGAT  dalam

REKONPENSI II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tang-gal 7 Maret 1994 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 1994 di bawah Register No. 87/Pdt.G/ 1994/PN.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

–   Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diikat satu per-setujuan lisan untuk melakukan jual beli sebidang tanah seluas ± 3,9 Ha terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga Desa Kam-pung Baru, Kecamatan Medan Maimun No. 56 Medan ;

  • Bahwa Penggugat adalah pihak Pembeli dan Tergugat I adalah pihak Penjual ;
  • Bahwa dalam persetujuan lisan itu telah disepakati harga seluruh tanah sebesar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat diwajibkan membayar panjar harga tanah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan Tergugat diwajibkan menyiapkan surat-surat dan penyerahan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
  • Bahwa juga telah disepakati termijn-termijn pembayaran sebagai berikut :
  1. 40% dari harga tanah harus diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk pembebasan tanah yang belum bebas diper-hitungkan selama 6 (enam) bulan sejak panjar diterima, tanah seluruhnya telah dibebaskan secara total ;
  1. 40% lagi dari nilai harga tanah harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I 6 (enam) bulan setelah tanah dibebaskan seluruhnya ;
  1. sisa harga yang 20% lagi harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I setelah terbit Sertifikat Hak Tanah tersebut dari pi-hak yang berwenang ;
  • Bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 Penggugat telah menye-rahkan uang panjar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa Bilyet Giro Bank Bali No. 308266, dan Tergugat te-lah menerima uang panjar tersebut dari Penggugat dengan me-nerima Bilyet giro Bank Bali tersebut pada tanggal 16 Februari 1994 (foto copy kwitansi terlampir) ;
  • Bahwa Tergugat II isteri dari Tergugat I turut hadir dan mendengar semua yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Penggugat dan Tergugat I dalam melangsungkan perjanjian lisan tersebut duduk di hadapan Tergugat II dan berada dalam satu ruangan di kediaman Tergugat I ;
  • Bahwa staf ahli Penggugat telah menyusun dan memperhitungkan kalkulasi biaya dengan alternatif keutungan dari proyek pembangun-an real estate sesuai dengan proyek proposal Perumahan Jl. Brig-jen Katamso Medan, dimana jika siap semua 175 (seratus tujuh pu-luh lima) buah bangunan rumah dengan rata-rata Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) per unit, maka seluruhnya akan berharga akan berharga Rp. 14.875.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan karena itu jika 4 (empat) tahun terjual habis, maka Penggugat :
  • akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.221.750.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (proyek Proposal terlampir) ;
  • Bahwa tanpa alasan yang sah Tergugat pada tanggal 18 Februari 1994 telah mengirim surat kepada Penggugat yang isi surat terse-but secara sepihak mau membatalkan jual beli tersebut, dengan minta maaf serta akan mengembalikan uang panjar yang telah diterimanya dari Penggugat ;
  • Bahwa Penggugat merasa keberatan atas maksud surat Tergugat tersebut dan menilai tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan cidera janji sekaligus perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
  • Bahwa kerugian Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :
  1. Kerugian yang telah tetap :

Uang panjar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

  1. Kerugian yang belum tetap :
  1. Bunga uang panjar karena berawal dari kredit Bank 2% per bulan, 2% x Rp. 80.000.000,- sejak tanggal 16 Febru-ari 1994 sampai dengan dibayar lunas kepada Penggugat

;

  • Keuntungan yang diharapkan Penggugat dengan terjad-inya jual beli tersebut kira-kira Rp. 3.221.750.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  • Bahwa tindakan Tergugat tersebut selain merupakan tindakan cidera janji (wanprestasi) karena jelas-jelas telah tidak melaksana-kan sebagaimana mestinya janji lisan antara Penggugat dan Ter-gugat yang telah menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak; Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan, dimana pihak-pihak dipanggil hadir di persidangan guna didengar keterangannya terha-

dap gugatan Penggugat ini, selanjutnya lagi dimohonkan pula agar Pengadilan berkenan memberikan keputusan/keadilan sebagai berikut :

  1. PRIMAIR :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  • Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
  • Menyatakan perjanjian lisan untuk melakukan jual beli tanah yang telah disepakati/disetujui kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) mengenai obyeknya, harga dan panjarnya saja tanggal 16 Februari 1994 adalah sah menurut hukum ;

3A.  Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan perjanjian li-san jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) seka-ligus merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang merugikan Penggugat ;

  • Menghukum Tergugat dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk merealisasikan jual beli tanah ter-perkara berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atas-nya kepada Penggugat di hadapan Pejabat yang berhak un-tuk itu yang selanjutnya menyerahan tanah terperkara se-lengkapnya berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atas tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Peng-gugat ;
  • Menghukum Tergugat II terikat dan tunduk/patuh terhadap bunyi putusan ini, tanpa terkecuali ;
  • Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Peng-gugat sebesar :
  1. bunga pinjaman uang panjar dari salah satu Bank Swasta 2% per-bulan x Rp. 80.000.000,- terhitung sejak tanggal 16 Februari 1994 sampai dengan berlangsungnya jual beli tanah terperkara dari Tergugat kepada Penggugat ;
  • Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan realisasi pelaksanaan jual beli tanah terperkara dari Ter-gugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Fe-bruari 1994 sampai dengan terlaksanannya jual beli di ha-dapan Pejabat PPAT yang berwenang ;
  • Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
  • Menghukum Terggugat membayar ongkos-ongkos perkara ;
  1. SUBSIDAIR :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  • Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
  • Menetapkan/menyatakan sah sebagai hukum perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai jual beli tanah seluas 3,9 Ha. terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Medan Baru, Medan Jalan Brigjen Katamso Gang Kenanga No. 56 Medan ;

3A.  Menyatakan tindakan Tergugat I membatalkan perjanjian li-san jual beli tanah tersebut secara sepihak tanpa mufakat Penggugat, adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) seka-ligus merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;

  • Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Peng-gugat berupa :
  1. Uang panjar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  • bunga pinjaman uang panjar 2% per-bulan x Rp. 80.000.000,- terhitung sejak tanggal 16 Februari 1994 sampai dengan dibayar lunas kepada Penggugat ;
  • Keuntungan yang diharapkan Rp. 3.211.750.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  • Menghukum Tergugat II terikat dan tunduk/patuh terhadap bunyi putusan ini, tanpa terkecuali ;
  • Menghukum Tergugat membayar dwangsoom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan bunyi putusan ini setelah in kracht van gewijsde ;
  • Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
  • Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

A T A U :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Peng-gugat ini diberikan keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap

di persidangan yang ditentukan, tetapi tidak dapat didamaikan, setelah mana dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap diper-tahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tanggal 6 April 1994 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai beri-kut :

TENTANG EKSEPSI :

  1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan kapan, tang-gal, bulan, tahun berapa hubungan hukum yang oleh Penggugat disebut Perjanjian lisan tersebut dibuat, begitu pula Penggugat ti-dak menjelaskan dimana hubungan hukum tersebut diadakan, maka dengan demikian gugatan Penggugat digolongkan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
  • Bahwa dengan tidak dimuatnya petitum nomor 2 dan nomor 6 dalam posita berarti posita gugatan Penggugat dikwalifikasikan ke dalam gugatan, karena tuntutan kerugian Penggugat tidak diurai-kan secara terperinci, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
  • Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi tetap suatu tuntutan ganti rugi harus secara lengkap dan terperinci diuraikan dalam gugatan, karena tuntutan kerugian Penggugat tidak diuraikan se-cara terperinci, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

  • Bahwa tidak benar adanya perjanjian lisan antara Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Tergugat II untuk melakukan jual beli tanah seluas ± 3,9 Ha yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan, yang benar pada tanggal 16 Februari 1994 Penggugat menawar tanah milik Tergugat yang luasnya ± 2,9 Ha dan tanah di sekitarnya untuk dibebaskan ± 1 Ha (total ± 3,9 Ha) seharga Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)

;

  • Bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 tersebut Penggugat mena-war di lokasi tanah tersebut dan menyerahkan bilyet giro Bank Bali Cabang Binjai dengan No. 308266 nilai nominal Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 1994 sebagai pan-jar sesuai kwitansi tersebut, apabila isteri Tergugat I menyetujuinya

;

  • –      Bahwa ternyata setelah Tergugat I sampaikan perihal penjualan tanah tersebut kepada Tergugat II, ternyata Tergugat II tidak men-yetujuinya, sehingga Tergugat I menyurati Penggugat pada tanggal 18 Februari 1994 untuk mengembalikan bilyet giro yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;
  • Bahwa dengan demikian Tergugat I belum pernah menerima uang dari Penggugat, yang benar adalah Tergugat I menerima Bilyet Giro Bank Bali yang sampai saat ini belum dicairkan/diuangkan oleh Tergugat I, karena itu tak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
  • Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Penggugat dalam Rekonpensi (d.r)/Tergugat I dalam Konpensi dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Tergugat dalam Rekonpensi (d.r)/Penggugat dalam Konpensi (d.k) sebagai berikut :

  1. Bahwa seluruh dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k dalam jawaban Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
  • Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k, se-hingga dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini yang dilanjutkan dengan Pengumumandi harian Analisa terbitan tanggal 26 Maret 1994, nama baik Penggugat d.r/Tergugat I d.k telah dicemarkan dan menimbulkan kerugian moril dan material dan karenanya berhak untuk menda-patkan ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam masyarakat ;
  • Bahwa kerugian moril kalau diperhitungkan secara materiil adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian se-cara materiil dapat diperinci sebagai berikut :
  1. Kehilangan kepercayaan Bank, sehingga fasilitas kredit dari Penggugat d.r/Tergugat I d.k sebesar rata-rata per bulan dihi-tung dari tanggal 26 Maret 1994 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai adanya Pengumuman Sita Ja-minan ;
  • Kerugian berupa timbulnya ketidak percayaan dari pemilik se-luas ± 1 Ha, yang turut disita yang setiap harinya mendatangi Penggugat d.r/Tergugat I d.k, sehingga Penggugat d.r/Tergugat I d.k terganggu aktivitasnya menjalankan usaha, terhitung sejak tanggal 26 Maret 1994 sebesar Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah) per hari sampai adanya Pengumuman Pen-gangkatan Sita Jaminan ;

  • Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang authentik, sehingga sepantasnya dapat dikabulkan dengan sertamerta ;
  • Bahwa Penggugat d.r/Terguga I d.k khawatir etiket burut dari Ter-gugat d.r/Penggugat d.k untuk mengelak dari tanggung jawabnya, sehingga agar gugatan Rekonpensi ini tidak hampa di kemudian hari, Penggugat d.r/Tergugat I d.k mohon dengan hormat ke ha-dapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta ber-gerak maupun tidak bergerak milik Tergugat d.r/Penggugat d.k yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat d.r/Tergugat I d.k mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan Rekonpensi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.r/Tergugat I d.k untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan sah dan berarga sita jaminan yang telah diletakkan ;
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sampai diumumkan Pencabutan/Pengangkatan Sita melalui koran ;
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar kerugi-an yang timbul dalam hal ini membayar honor pengacara yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menerima kembali Bilyet Giro Bank Bali Cabang Binjai Nomor : 208266 tanggal 16 Februari 1994 dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat d.r/Tergugat I d.k ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak berharga kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k tanggal 16 Februari 1994 dengan segala akibat hukumnya ;
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun timbul verzet, banding maupun kasasi ;
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang

seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tanggal 6 April 1994 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai beri-kut :

TENTANG EKSEPSI :

  1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tepat dan jelas kapan Perjanjian lisan tersebut diadakan dan dimana perjan-jian lisan tersebut diadakan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
  • Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada yang termuat tentang permohonan peletakkan sita jaminan dan dwangsoom, namun dalam petitum gugatan Penggugat hal itu dimunculkan, hal ini berarti petitum dengan posita tidak saling berhubungan, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
  • Bahwa tuntutan kerugian Penggugat tidak diperinci, maka gugatan yang demikian dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
  • Bahwa nilai barang yang diletakkan conservatoir beslag terlalu besar dari nilai gugatan, maka peletakkan sita tersebut harus diangkat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

  • Bahwa Tergugat II adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 3,9 Ha yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun ;
  • Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat II dari usaha bersama dengan Tergugat I, selaku suami isteri yang sah sebagaimana di-terangkan dalam Petikan dari Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk bangsa Tionghoa Kota Pradja Medan di Medan dalam tahun 1963 No. 25 tanggal 7 Februari 1963 ;
  • Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) : “Harta benda yang diperoleh se-lama perkawinan menjadi harta bersama” dan pasal 36 ayat (1) : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas per-setujuan kedua belah pihak” ;
  • Bahwa karena obyek perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan harta kekayaan bersama dalam perkawinan, maka untuk memindahkan/mengalihkan hak, harus dengan per-setujuan/izin suami iseteri ;
  • Bahwa tidak benar Tergugat II isteri Tergugat I turut hadir dan mendengar semua yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
  • Bahwa tentang adanya kesepakatan harga seluruh tanah sebesar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), tentang termijn-termijn pembayaran dan adanya proposal proyek pembangunan real estate, Tergugat II sama sekali tidak tahu

;

  • Bahwa Tergugat II sangat keberatan atas peletakkan sita jaminan dan pemberitaan pada harian Analisa tanggal 26 Maret 1994 me-ngenai peletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut di atas ;
  • Bahwa Tergugat II telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Februari 1994 dengan Register perkara No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn. dimana pihak-pihak, alasan-alasan dan obyeknya sama dengan perkara 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. den-gan demikian gugatan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. dikwalifikasikan sebagai ne bis in idem ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

  1. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi mohon agar dalil-dalil dalam konpensi sepanjang menyangkut gugatan Rekonpensi hendaknya turut dimasukkan dalam gugatan Rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
  • Bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k adalah selaku isteri yang sah dari Tergugat d.k yang perkawinannya telah dilangsungkan pada tahun 1963, sebagaimana yang diterangkan dalam Petikan dari Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk bangsa Tionghoa Kota Pradja Medan di Medan dalam tahun 1963 No. 25 tanggal 7 Fe- bruari 1963 ;
  • Bahwa selama perkawinan antara Penggugat d.r/Tergugat II d.k dengan Tergugat I d.k telah diperoleh harta bersama dalam per-kawinan, berupa sebidang tanah seluas ± 3,9 Ha yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun ;
  • Bahwa pada tanggal 21 Februari 1994,d tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat d.r/Tergugat II d.k, Penggugat d.r/Tergugat II d.k sangat terkejut karena adanya surat Tergugat d.k/Penggugat d.k tanggal 19 Februari 1994 yang ditujukan kepada Tergugat I d.k yang berisikan perihal penanda tanganan Akte Jual Beli tanah

yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun di Kantor Efrizal Ar-sad Hakim, SH, Notaris di Medan pada tanggal 22 Februari 1994 ;

  • Bahwa atas pertanyaan dan desakan Penggugat d.r/Tergugat II d.k, barulah Tergugat I d.k mengakui bahwasanya pada tanggal 16 Februari 1994, Tergugat I d.k telah melakukan kesepakatan untuk jual beli tanah seluas ± 3,9 Ha yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dengan harga sebesar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Tergugat d.r/Peng-gugat d.k ;
  • Bahwa atas kesepakatan untuk jual beli tanah tersebut, Tergugat I d.k ada menerima dari Tergugat d.r/Penggugat d.k Bilyet Giro Bank Bali Cabang Binjai No. 308266 tanggal 16 Februari 1994 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
  • Bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k selaku isteri dari Tergugat I d.k yang juga mempunyai hak atas tanah sengketta tidak pernah memberi persetujuan/izin untuk memindahkan, menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada suami Penggugat d.r (i.c. Tergugat I d.k) apalagi persetujuan/izin dalam hal kesepakatan untuk jual beli tanah antara Tergugat I d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k tertanggal 16 Februari 1994 ;
  • Bahwa adanya kesepakatan untuk jual beli atas tanah tersebut, Penggugat d.r/Tergugat d.k sangat keberatan dan dirugikan se-laku pemilik dari tanah obyek perikatan sebagai harta kekayaan bersama dalam perkawinan Penggugat d.r/Tergugat II d.k dengan Tergugat I d.k ;
  • Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k telah mengetahui bahwa-sannya atas harta kekayaan bersama bila hedak di-alihkan/diperjual belikan diperlukan persetujuan/izin dari suami is-teri ;
  1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perbuatan Tergugat I d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.k atas adanya kesepakatan un-tuk jual beli atas tanah yang merupakan harta kekayaan bersama dalam perkawinan Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat I d.k, jelas merupakan perbuatan melawan hukum melanggar ke-tentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;
  1. Bahwa oleh karena itu seluruh akte-akte yang telah dibuat Ter-gugat I d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k, sepanjang me-nyangkut kesepakatan pengalihan hak atas tanah seluas ± 3,9 Ha yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan

Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, mohon dinyatakan batal atau sekurang-kurangnya tidak sah dan tidak berharga ;

  1. Bahwa dengan tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mela-wan hukum tersebut Penggugat d.r/Tergugat II d.k menderita kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun imma-teriil, yaitu :
  2. Kerugian Materiil berupa : mengeluarkan biaya penanganan perkara, berupa honor pengacara sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;
  3. Kerugian Immateriil, berupa : hilangnya kepercayaan pada mitra usaha Penggugat d.r/Tergugat II d.k akibat adanya perkara ini ;

–      adanya goncangan jiwa akibat peletakkan sita atas tanah se-luas ± 3,9 Ha tersebut dan pengumuman di harian Analisa tanggal 26 Maret 1994 ;

Karena kerugian ini sulit dinilai dengan uang, maka untuk mudah-nya ditaksir Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

  1. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k sangat keberatan atas Penetapan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. yang meletakkan sita atas tanah seluas ± 3,9 Ha tersebut, oleh karena peletakkan sita terse-but tidak berdasar dan melawan hukum, maka sangat beralasan untuk dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berke-kuatan hukum ;
  1. Bahwa untuk menjaga gugatan ini di kemudian hari tidak sia-sia, maka sangat tepat dan beralasan, atas harta bergerak maupun tak bergerak milik Tergugat d.r/Penggugat d.k diletakkan sita ja-minan (Conservatoir Beslag) ;
  1. Bahwa lagi karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan dasar-dasar yang kuat, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan, penting dan beralasan untuk dilakukan dengan serta merta (Uit-voerbar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mejelis Hakim memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ini untuk selu-ruhnya ;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Penetapan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. ;
  • Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar biaya pengangkatan sita dan memerintahkan Jurusita untuk meng-angkat sita yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
  • 4.         Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat d.r/Penggugat d.k ;
  • Menyatakan sesuai hukum, tanah seluas ± 3,9 Ha yang terle-tak di Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kam-pung Baru, Kecamatan Medan Maimun adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat d.r/Tergugat II d.k dengan Tergugat I d.k ;
  • Menyatakan kesepakatan antara Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan Tergugat I d.k untuk jual beli tanah tersebut adalah ti-dak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
  • Menyatakan seluruh akte-akte yang telah ada maupun yang akan ada antara Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan Ter-gugat I d.k adalah batal dan tidak sah karena bertentangan dengan hukum ;
  • Menghukum Tergugat-tergugat untuk memulihkan dan me-ngembalikan harta kekayaan dalam perkawinan antara Peng-gugat d.r/Tergugat II d.k dengan Tergugat I d.k atas tanah se-luas ± 3,9 Ha yang terletak Jl. Brigjen Katamso Gang Kenanga, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun tanpa syarat terlepas dari segala beban hukum kepada Tergugat II d.k/Penggugat d.r ;
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
  1. Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar se-luruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
  1. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 20 April 1994, yang antara lain terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat II, Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

  • Bahwa Tergugat II d.k/Penggugat d.r mengakui dalam jawabannya, bahwa Penggugat d.r/Tergugat II d.k pada tanggal 17 Maret 1994 telah mengajukan gugatan perdata yang terdaftar dengan No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn., dimana pihak-pihak yang berperkara sama dengan perkara ini ;
  • Bahwa apabila diteliti maka gugatan Tergugat II d.k/Penggugat d.r No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn. yang sedang diperiksa oleh Pengadi-lan Negeri Medan dengan gugat balik/Rekonpensi ini adalah sama dan sebangun, maka gugat balik ini harus dinyatakan tidak dapat diteri-ma ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Dupliknya tanggal 8 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat-surat bukti,

yaitu :

  1. Foto copy kwitansi tanda terima panjar pembelian tanah ± 3,9 Ha sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 1994 yang ditandatangani oleh Kesuma Wijaya (Ter-gugat I) dari Pengguat (P-1) ;
  • Foto copy Surat dari Kesuma Wijaya tanggal 18 Februari 1994 kepada Arifin yang membatalkan perjanjian lisan dan uang panjar yang berupa bilyet giro Bank Bali akan segera dikembalikan (P-2)

;

  • Foto copy Surat Keterangan Bank Bali Cabang Medan No. M/94174/DN/PINJ tanggal 7 April 1994 yang menerangkan bahwa Hengky Chandra adalah debitur Bank Bali Cabang Medan yang diberi fasilitas kredit overdraft sebesar Rp. 125.000.000,- yang masih berjalan sampai saat ini, oleh karenanya bila bilyet giro yang dibuka antara tanggal 8 Februari 1994 – 15 Februari 1994 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di-tarik/diuangkan oleh penarik maka bilyet giro tersebut di atas tersedia dananya di account tersebut di atas (P-3) ;

surat bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegel ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan surat-surat bukti,

yaitu :

  1. Foto copy Surat Arifin kepada Kesuma Wijaya tanggal 19 Februari 1994 (T.I.1) ;
  • Foto copy Bilyet Giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai No. 308266 tanggal 16 Februari 1994 dengan nilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) (T.I.2) ;
  • Foto copy Akte Perkawinan No. 25 antara Ng Kiat Choe dan Koean King Ing yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 1963 di Medan (T.I.3) ;

surat bukti T.I.1 dan T.I.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegel, sedangkan bukti T.I.3, tak ada aslinya tetapi telah di nazegel ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan surat-surat bukti,

yaitu :

  1. Foto copy Akte Perkawinan No. 25 antara Ng Kiat Choe dan Koean King Ing yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 1963 di Medan (T.II.1) ;
  • Foto copy Surat Arifin kepada Kesuma Wijaya tanggal 19 Februari

1994 (T.II.2) ;

  • Foto copy Bilyet Giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai No. 308266 tanggal 16 Februari 1994 dengan nilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) (T.II.3) ;
  • Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn. (T.II.4) ;
  • Foto copy Penetapan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tanggal 24 Ma-ret 1994 (T.II.5) ;
  • Foto copy Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tanggal 24 Maret 1994 (T.II.6) ;
  • Foto copy Pengumuman di Harian Analisa terbitan Medan tanggal 26 Maret 1994 halaman 16 terhadap peletakkan sita jaminan se-bidang tanah seluas ± 3,9 Ha (T.II.7) ;

surat bukti T.II.1 dan T.II.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegel, T.II.2, T.II.3, T.II.5 dan T.II.6 tak ada aslinya hanya di nazegel, sedangkan T.II.4 adalah aslinya dan telah di nazegel ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi

yaitu :

  1. MASGUNG WIJAYA, dibawah sumpah memberikaan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  • Bahwa saksi I kenal kedua belah pihak, tetapi tak ada hubung-an keluarga ;
  • Bahwa sebelum Imlek kira-kira bulan Februari 1994 Hengky Chandra (saksi 2) bertemu dengan saksi I bercerita di Jl. Brig-jen Katamso, desa Titikuning masuk 10 meter dari jalan besar, di belakang rumah orang ada satu bengkel milik Kesuma Wi-jaya alias Aci (Tergugat I) mau dijual, apakah saksi I kenal dengan Kesuma Wijaya alias Aci (Tergugat I), yang dijawab oleh saksi I kenal, selanjutnya Hengky Chandra (saksi 2) minta saksi I supaya menyatakan kepada Kesuma Wijaya alias Aci ;
  • Bahwa lalu saksi I menilpun Aci di kantornya menanyakan apa betul bengkelnya mau dijual, yang dijawab oleh Aci betul, saksi I minta peta tanah, Aci menjawab boleh dikasi foto copynya ;
  • Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi I datang di rumah Aci un-tuk mengambil foto copy peta, saksi I tanya kena apa mau di-jual, Aci menjawab ia sudah tua, sudah bertahun-tahun kerja bengkel, akan usaha lain, waktu itu ada isterinya yaitu Ter-gugat II dan waktu itu belum bicara soal harga dan saksi I usul kepada Aci akan ditemukan dengan pembeli ;
  • Bahwa lalu saksi I memberikan foto copy peta itu kepada

Hengky (saksi 2) ;

–    Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Arifin (Penggugat) dari Ja-karta datang ke Medan, bersama Hengky (saksi 2) mencari saksi I untuk melihat tanah ;

  • Bahwa saksi I tak tahu batas-batas tanah tersebut, tetapi ada petanya, kalau menunjukkan tahu ;
  • Bahwa waktu Arifin bersama Hengky (saksi 2) dan saksi I melihat tanah, Aci datang, maka Aci dan anaknya yang bekerja di bengkel itu mengajak Arifin melihat-lihat tanah itu, kemudian Arifin mau membeli ;
  • Bahwa Aci mengatakan tanah yang di muka dan di samping masih kepunyaan orang lain, tetapi ia sanggup membebaskan dengan ganti rugi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan tanah Aci masih SK Camat belum ada sertifikatnya dan harus diurus sertifikatnya kurang lebih kena biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), luas tanah seluruhnya ± 4 Ha, Arifin menjawab boleh, akhirnya jadi harta 2M koma 7 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
  • Bahwa Arifin minta saksi I mengambil foto copy SK Camat tanah Aci, Aci menjawab boleh nanti ambil di rumah di Jl. Bandung simpang Sutomo, karena itu saksi I datang ke rumah Aci, Aci tak ada di rumah tetapi isterinya (Tergugat II) ada, is-teri-nya memberikan 1 (satu) map berisi foto copy surat SK Camat, lalau saksi I memberikan kepada Arifin yang waktu itu bersama Hengky (saksi 2) berada di Hotel Polonia ;
  • Bahwa setelah itu Arifin bersama Hengky (saksi 2) mengecek ke Urusan Pertanahan yang ternyata tanah itu sebagian kena rencana jalan dan penghijauan, Arifin menilpun saksi I mem-beritahukan hasil pengecekan tersebut dan minta mau bertemu sama Aci ;
  • Bahwa setelah itu saksi I membawa Arifin bersama temannya dan Hengky (saksi 2) dan seorang supir ke rumah Aci di Jl. Bandung simpang Sutomo, Aci mengatakan itulah keadaan tanahnya, terserah kepada pembeli, Arifin minta turun harga, Aci tak mau turun, sama-sama pikir, waktu itu ada isteri Aci (Tergugat II) ;
  • Bahwa sebelum terjadi harga 2 M koma 7 Aci tak beritahu ada rencana jalan dan penghijauan pinggir sungai ;
  • Bahwa sesudah itu lalu Arifin dkk. ke bengkel lagi, Aci tak ikut, di situ Arifin mengatakan ia masih ingin membeli tanah itu dan akan bicara sama Aci lagi ;
  • Bahwa waktu Arifin dkk mau berangkat datang si Aci maka berunding lagi, Aci kasih turun Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi harga 2 M 680 Juta (dua milyar enam ratus dela-pan puluh juta rupiah), Arifin kasih uang muka Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cek giro, Aci buat kwitansi tanda terima cek giro itu, tak ada meterai, Aci su-ruh beli, bikin kwitansi (bukti P-1) kasi sama Arifin ;
  • Bahwa waktu Aci tanda tangan kwitansi(bukti P-1), saksi I, Hengky (saksi II) dan Arifin melihat, lalu Aci bikin surat perjan-jian, perinciannya akan dibuat oleh notaris, lalu masing-masing pulang ;
  • Bahwa besok paginya Aci menilpun saksi I minta giro itu diteri-ma kembali kasih sama Arifin karena tanahnya belum mau di-jual, saksi I menjawab Arifin sudah pulang ke Jakarta, me-ngenai giro itu saksi I tak berhak menerimanya karena jual beli antara Aci dan Arifin sendiri saksi I berjanji akan memanggil Arifin kembali ;
  • Bahwa Arifin datang ke Medan lagi, 2 (dua) hari tinggal di Medan tak bisa ketemu sama Aci, saksi I datang ke tempat Aci tak ketemu, isteri Aci kasi tahu Aci keluar kota dan mengata-kan tanah itu tak mau dijual dan kalau buat surat jual beli ia tak mau tanda tangan ;
  • Bahwa besoknya Aci datang, saksi I membawa Arifin, Hengky (saksi II) dan seorang teman Afirin ke Jl. Bandung, di situ Aci mau mengembalikan giro uang muka, tetapi Arifin tak mau ter-ima, lalu Aci bikin surat diketik minta maaf, karena penjualan batal sepihak (bukti P-2) saksi I melihat waktu Aci menan-datangani P-2, isteri Aci juga ada di situ dan mengatakan tak mau jual ;
  • Bahwa Afirin minta supaya Aci pikir-pikir dulu nanti bisa jadi lawan, lalu sama-sama pulang dan akhirnya terjadi perkara ini ;
  • Bahwa saksi I tak minta komisi baik dari Arifin maupun Aci, tak ada dibicarakan soal komisi ;
  • Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, kedua belah pihak tak keberatan ;
  • HENGKY CHANDRA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  • Bahwa saksi II kenal kepada kedua belah pihak, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  • Bahwa kedua belah pihak berperkara mengenai jual beli tanah yang terletak di Jl. Brigjen Katamso di samping Gg. Kenanga,

Arifin sebagai pembeli, Kesuma Wijaya sebagai penjual, saksi

II kenal dengan Arifin sejak kecil ;

  • Bahwa saksi II tahu Arifin mau membeli tanah dari Arifin sendiri, yaitu pada bulan Januari 1994 sekira jam 21.00 Wib. waktu saksi II di rumah diinterlokal oleh Arifin dari Jakarta yang mengatakan mau membeli tanah di Medan untuk mengem-bangkan usahanya, saksi II menjawab, ya nanti saya coba mencarikan, dengar-dengar informasi ;
  • Bahwa saksi II lalu ke Gang Subur dapat informasi dari mandor proyek real estate Permata Subur Indah bahwa tanah si Aci (Kesuma Wijaya) akan dijual, lalu saksi II menghubungi Masgung Wijaya (saksi I) karena Masgung Wijaya dengan Aci sama-sama suku Hok Chia, minta tolong menanyakan tanah yang akan dijual itu kepada si Aci ;
  • Bahwa beberapa hari kemudian Masgung Wijaya (saksi I) datang ke rumah saksi II, membawa gambar peta tanah si Aci yang dibuat oleh si Aci dan mengatakan harganya 3,2 M (tiga milyar dua ratus juta rupiah), lalu saksi II menilpun kepada Arifin di Jakarta mengatakan ada tanah agak luas di Jl. Brigjen Katamso di samping Gang Kenanga mau dijual dengan harga 3,2 M, harap Arifin datang sendiri ;
  • Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, setelah lewat Imlek Arifin datang dengan seorang temannya, maka saksi II bersama Arifin dan seorang temannya pergi ke rumah Masgung Wijaya (saksi I) untuk diajak melihat lokasi tanah dengan naik mobil Isuzu Panther ;
  • bahwa di lokasi tanah ada bengkel traktor, bertemu dengan anak laki-laki si Aci, Masgung Wijaya (saksi I) minta kepada anak si Aci untuk mengantar ke lokasi tanah yang akan dijual, tempat bengkel traktor termasuk tanah yang akan dijual, tanah yang akan dijual satu lokasi, kemudian lebih kurang jam 13.00 Wib si Aci datang ;
  • Bahwa Arifin omong-omong sama si Aci, lalu terjadi persetu-juan, si Aci akan mengurus sertifikat sampai keluar termasuk tanah yang akan dibebaskan, berjumlah ± 4 Ha, batas-batasnya saksi II tidak tahu tetapi kalau menunjukkan batas-batasnya tahu, dengan harta 2,7 M (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), tanda jadi persetujuan yaitu Arifin dengan si Aci ber-salaman ;
  • Bahwa tanah yang akan dijual menurut si Aci milik si Aci dan sebagian kecil masih akan dibebaskan ;
  • Bahwa setelah terjadi persetujuan dengan harga 2,7 M cuma

tinggal mau mengecek surat-surat tanah, si Aci menyuruh Masgung Wijaya (saksi I) mengambil surat tanah ke rumah si Aci di Jl. Bandung ;

  • Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira jam 12.00 Wib. di rumah si Aci Jl. Bandung, saksi II, Arifin, kawan Arifin yang bernama Rahmat dan Masgung Wijaya (saksi I) bertemu dengan si Aci yang didampingi isterinya (Tergugat II) Arifin mengatakan ten-tang hasil pengecekan di Tata Kota, bahwa tanah si Aci ada yang kena Master Plan/pelebaran jalan, karena itu Arifin minta turun harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Aci bi-lang tak bisa isterinya juga bilang tak bisa, si Aci bilang pikir-pikirlah satu minggu ;
  • Bahwa pada hari itu juga sekira jam 14.30 Wib. setelah makan siang di rumah makan, Arifin mengajak saksi II, Masgung Wijaya (saksi I) dan Rahmat (saksi 3) pergi ke lokasi tanah lagi, di situ bertemu anak si Aci, lihat lagi lokasi tanah ;
  • Bahwa setengah jam kemudian si Aci datang, Arifin minta tu-run harga, lalu disetujui harga 2,68 M (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), Arifin minta supaya saksi II buka giro, saksi II buka giro bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai panjar jual beli, sedangkan Aci lalu buka kwitansi bermeterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tanda terima panjar jual beli tanah, dengan janji kelanjutan perjanjian jual beli akan dibuat di depan notaris pada tanggal 20 Februari 1994 ;
  • Bahwa pada hari itu juga Arifin pulang ke Jakarta, soal urusan dengan notaris diserahkan kepada saksi II, surat-surat yang ada pada saksi II yaitu SK. tanah bengkel yang dikeluarkan oleh Camat, kwitansi, catatan dari Aci tentang tahap-tahap pembayaran yang disetujui oleh Arifin bersama Aci ;
  • Bahwa saksi II sebelum tanggal 20 Februari 1994 sempat ke notaris bersama seorang teman yang bernama Suwandi ;
  • Bahwa sesudah kenotaris, ada tilpun dari Masgung Wijaya (saksi I) mengatakan bahwa tanah tak jadi dijual, giro mau dikembalikan, alasan Aci belum mau jual, giro saksi berisi ;
  • Bahwa atas keterangan saksi II tersebut di atas, kuasa ter-gugat II berkeberatan tak benar Tergugat II berdampingan dengan Tergugat I dan mengatakan harga tak bisa kurang, pada waktu pertemuan di rumah Jl. Bandung ;
  • RAHMAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

  • Bahwa saksi III kenal kepada kedua belah pihak, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  • Bahwa setlah hari raya Imlek saksi III dibawa Arifin ke Medan, menurut Arifin ada sebidang tanah Jl. Brigjen Katamso, luas ± 4 Ha mau dijual ;
  • Bahwa setelah saksi III sampai di Medan ternyata pemilik tanah adalah Kesuma Wijaya alias Aci ;
  • Bahwa saksi III dan Arifin tiba di Medan sekira jam 11.00 Wib., Hengky (saksi II) datang di Hotel Polonia mengajak Arifin dan saksi III ke lokasi tanah, setelah sampai di lokasi tanah, dibawa oleh anak Aci keliling lokasi, saksi III bertanya kepada anak Aci apakah lokasi kena banjir, yang dijawab olehnya tidak sebab sudah diurug (ditimbun), selanjutnya saksi III tanya bagaimana tanah sebelah kiri itu ada kuburannya, yang dijawab oleh anak Aci, itu bisa diurus oleh Papa ;
  • Bahwa setengah jam kemudian Aci datang, bicara di bengkel tentang harga tanah, Aci minta 3 M (tiga milyar rupiah) lebih termasuk sertifikat dan pembebasan tanah, Arifin menawar 2,4 M (dua milyar empat ratus juta rupiah), lalu jadi harga 2,7 M (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk sertifikat dan pembebasan tanah Aci yang mengurus ;
  • Bahwa besoknya jam 09.00-10.00 Wib, saksi III bersama Arifin ke Tata Kota untuk mengecek planning tanah, ternyata ada rencana jalan di atas tanah itu ;
  • Bahwa malamnya sekira jam 19.00 – 20.00 Wib. Arifin bersama Saksi III ke Jl. Bandung ketemu Aci, mengatakan ada rencana pelebaran jalan di atas tanah tersebut, Aci bilang tak mungkin, mungkin Tata Kota yang keliru, waktu itu Tergugat II tak ada, lalu berjanji besok jam 10.00 Wib. Aci dan Arifin bersama saksi III mau cek ke Tata Kota ;
  • Bahwa besoknya betul ke Tata Kota dan Tata Kota mengata-kan memang betul ada rencana jalan di atas tanah tersebut, setelah itu lalu pulang ke Jl. Bandung ;
  • Bahwa di rumah Aci Jl. Bandung, Aci didampingi oleh isterinya yaitu Tergugat II, Arifin bersama saksi III, Hengky (saksi II) dan Masgung (saksi I) Arifin disitu minta harga diturunkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Aci tetap minta 2,7 M dan minta supaya Arifin pikir-pikir lagi dalam 2-7 hari, sedangkan tergugat II berkata harga tetap 2,7 M ;
  • Bahwa setelah itu Arifin bersama saksi III, Hengky (saksi II)

dan Masgung (saksi I) makan siang di rumah makan, setelah makan ke lokasi lagi ketemu anak Aci, melihat lokasi lagi, ke-mudian datang Aci kasi turun harga Rp. 20.000.000,- (dua pu-luh juta rupiah), jadi harga 2.68 M (dua milyar enam ratus de-lapan puluh juta rupiah) dengan janji sertifikat dan pembe-basan tanah Aci yang mengurusnya ;

  • Bahwa Arifin minta Hengky (saksi II) buka giro, lalu Hengky (saksi II) buka giro Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Aci bikin kwitansi tanda terima giro atas panjar pembelian tanah ;
  • Bahwa setelah itu saksi III bersama Arifin pulang ke Jakarta, terakhir saksi III mendengar berita dari Arifin, si Aci tak mau jual ;
  • Bahwa atas keterangan saksi III tersebut di atas, kuasa Ter-gugat II berkeberatan, tak benar Tergugat II berdampingan dengan Aci dan mengatakan harga tetap 2,7 M ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

  1. MERY, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokok-nya sebagai berikut :
  • Bahwa saksi kenal kedua belah pihak, tetapi tidak ada hubung-an keluarga, dengan Penggugat ketemu dua kali dan saksi bekerja kepada Tergugat I ;
  • Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1994 di Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenanga dalam kantor bengkel Kesuma Wijaya alias Aci (Tergugat I) yaitu bengkel alat-alat berat/traktor sekira jam 14.00 Wib. Arifin datang dengan temanya 4 orang mene-mui Kesuma Wijaya ;
  • Bahwa saksi I disuruh Kesuma Wijaya untuk menyediakan mi-numan, setelah itu saksi I duduk di kantor lagi ;
  • Bahwa yang dibicarakan oleh Kesuma Wijaya dengan Arifin ia-lah tentang jual beli tanah dan pembebasan tanah, tanah yang akan dijual oleh Kesuma Wijaya adalah tanah bengkel dan saksi I mengetahui ada pembayaran panjar ;
  • Bahwa pada pertemuan tanggal 16 Februari 1994 Tergugat II tidak ada ;
  • Bahwa Kesuma Wijaya minta blanko kwitansi dan meterai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi I ;
  • Bahwa pembayaran panjar tanah dari Arifin kepada Kesuma Wijaya berupa cek giro sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan pu-

luh juta rupiah) ;

  • Bahwa waktu itu tak ada anak Kesuma Wijaya ;
  • Bahwa atas keterangan saksi I tersebut di atas, kuasa Peng-gugat tak berkeberatan, kecuali keterangan saksi I yang me-nyatakan anak Kesuma Wijaya tak ada disitu ;
  • KRISMAN NAPITUPULU, tidak disumpah memberikan keteran-gan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  • Bahwa saksi II tak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I saksi II bekerja padanya sebagai pengawas bengkel ;
  • Bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 sekira jam 14.00 Wib ada 5 (lima) orang datang ke bengkel Jl. Brigjen Katamso ;
  • Bahwa si Mery (saksi I) mengatakan itu tuan Arifin yang mau membeli tanah bengkel ini ;
  • Bahwa yang dibicarakan oleh Kesuma Wijaya dengan Arifin adalah jual beli tanah bengkel dan waktu itu saksi II berada dalam kantor bengkel sehingga bisa mendengar pembicaraan mereka ;
  • Bahwa waktu itu Tergugat II tak ada dan juga anak Kesuma Wijaya tak ada ;
  • Bahwa atas keterangan saksi II tersebut di atas Kuasa Peng-gugat tak berkeberatan, kecuali keterangan saksi II yang menga-takan anak Kesuma Wijaya tak ada di situ ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KOPENSI :

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT I :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi Tergugat I berisi 3 (tiga) hal yaitu :

  1. Dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan waktu dan tempat ter-jadinya Perjanjian Lisan antara Penggugat dan Tergugat I ;
  • Dalam posita gugatan tidak dimuat petitum No. 2 dan No. 6 ;
  • Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak diuraikan secara terperinci dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke 3 (tiga) hal tersebut Ter-gugat I mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Peng-gugat tidak dapat diterima ;

Menimbang :

mengenai eksepsi ad. 1.

Eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam posita gugatan Peng-gugat sudah dijelaskan, bahwa Perjanjian Lisan terjadi pada tanggal 16 Februari 1994 dimana Penggugat dan Tergugat I duduk di hadapan Tergugat II dalam satu ruangan di kediaman Tergugat I ;

mengenai eksepsi ad. 2.

Eksepsi ini juta tidak dapat dibenarkan, karena walaupun dalam posita gugatan tidak dimuat tentang permohonan sita jaminan dan tuntutan uang paksa (dwangsoom), tetapi dalam petitum gugatan dapat dimin-takan hal tersebut ;

mengenai eksepsi ad. 3.

Eksepsi inipun tidak dibenarkan karena dalam posita gugatan Peng-gugat telah diuraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, Pengadil-an Negeri menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT II

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi 4 (empat) hal yaitu :

  1. Dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tepat waktu dan tempat terjadinya Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
  • Dalam dalil gugatan Penggugat tidak termuat tentang permoho-nan peletakkan sita jaminan dan dwangsoom, tetapi dalam peti-tum gugatan Penggugat hal itu dimunculkan ;
  • Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak diperinci ;
  • Nilai barang yang diletakkan sita jaminan terlalu besar dari nilai gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke 4 (empat) hal tersebut Ter-gugat II mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Peng-gugat tidak dapat diterima ;

Menimbang :

mengenai eksepsi ad. 1, ad. 2, ad. 3

Eksepsi ini adalah sama dengan eksepsi ad.1, ad. 2 ad. 3 dari Ter-gugat I, maka untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada per-timbangan-pertimbangan dalam eksepsi Tergugat I ;

mengenai eksepsi ad. 4

Eksepsi ad. 4 ini adalah irrelevant ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peng-adilan Negeri menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya ialah bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 di rumah Tergugat I dan II antara Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II telah terjadi Persetujuan Lisan antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Ter-gugat I sebagai Penjual untuk melakukan jual beli sebidang tanah se-luas ± 3,9 Ha sebagian milik Tergugat sebagian masih akan dibebas-kan terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan dengan harga sebe-sar Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) berupa bilyet giro Bank Bali dan Tergugat I telah menerima panjar tersebut dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal dalil gugatan Peng-gugat, dan pada pokoknya dalil sangkalan Tergugat I ialah, bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 di lokasi tanah tersebut tanpa dihadiri Tergugat II, Penggugat menawar tanah milik Tergugat yang luasnya

  • 2,9 Ha dan tanah di sekitarnya yang akan dibebaskan ± 1 Ha (total
  • 3,9 Ha) seharga Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai panjar kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyangkal dalil gugatan Penggugat, dan pada pokoknya dalil sangkalan Tergugat II ialah, bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah seluas 3,9 Ha. Terletak di Jl. Brigjen Katamso Medan, tanah mana merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan tergugat I, dan Tergugat II tidak mengeta-hui dan tidak menyetujui persetujuan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal

oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pada tanggal 16 Februari 1994 Tergugat I telah menerima dari Penggugat Giro Bank Bali No. 308266 senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian tanah ± 3,9 Ha dengan harga Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) di Jl. Brigjen Katamso No. 56/Gang Kenanga ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata bahwa pada tanggal 18 Februari 1994 Tergugat I secara sepihak membatalkan perjanjian lisan tentang jual beli tanah tersebut dan akan segera mengembalikan bilyet giro Bank Bali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 ternyata Bank Bali Cabang Medan menerangkan bahwa Hengky Chandra (saksi II dari Peng-gugat) adalah debitur Bank Bali yang diberi fasilitas kredit overdraft sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang masih berjalan sampai saat ini (tanggal 27 April 1994), oleh karena bilyet giro yang dibuka antara tanggal 8 Februari 1994 – 15 Februari 1994 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apabila ditarik/diuang-kan oleh Tergugat I belum tentu/belum pasti tersedia dananya, karena telah melewati tanggal 8 Februari 1994 – 15 Februari 1994 seperti yang disebutkan dalam bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dari keterantan 3 (tiga) orang saksi Peng-gugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

  1. Masagung Wijaya, 2. Hengky Chandra dan 3. Rahmat ternyata, bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk me-lakukan jual beli sebidang tanah seluas ± 3,9 Ha terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan dengan harga Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) terjadi di kantor bengkel Ter-gugat I di lokasi tanah Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, pada tanggal 16 Februari 1994 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hengky Chandra (saksi II dari Penggugat) dan bukti T.I.1 = T.II.2 ternyata bahwa perjan-jian lisan tanggal 16 Februari 1994 akan dilanjutkan/dituangkan dalam perjanjian tertulis di depan Notaris Efrizal Arsad Hakim, SH. Jl. Meng-kubumi No. 1 Medan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat yang memberikan kete-rangan dibawah sumpah yaitu : 1. Masagung Wijaya, 2. Hengky

Chandra dan 3. Rahmat yang satu dengan yang lain adalah ber-samaan dan berhubungan, Pengadilan Negeri berpendapat terbukti suatu fakta “bahwa benar pada tanggal 16 Februari 1994 di kantor bengkel Tergugat I Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan, terjadi Perjan-jian Lisan antara Tergugat I sebagai Penjual dengan Penggugat seba-gai Pembeli tanpa dihadiri Tergugat II untuk melakukan jual beli se-bidang tanah seluas ± 3,9 Ha sebagian milik Tergugat dan sebagian masih akan dibebaskan terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 56 Medan, yang harga seluruhnya Rp. 2.680.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), untuk itu Penggugat telah menyerahkan panjar berupa bilyet giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi dananya belum pasti dijamin oleh Bank Bali dan Tergugat I telah menerima bilyet giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai tersebut” ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 1994 Tergugat I membatalkan Perjanjian Lisan tersebut (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini ialah, apakah Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 16 Februari 1994 telah mengikat kedua belah pihak atau be-lum mengikat ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan

Tergugat I tanggal 16 Februari 1994 tersebut :

  1. Belum dilanjutkan/dituangkan dalam perjanjian tertulis di depan Notaris sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Lisan tersebut, sehingga dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak belum jelas dan juta obyek perjanjian yaitu tanah, batas-batasnya belum jelas, karena tidak hanya mengenai tanah Tergugat saja, tetapi juga meliputi tanah orang lain yang akan dibebaskan ;
  • Panjar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berupa bilyet giro Bank Bali Cabang Pembantu Binjai No. 308266 tanggal 16 Februari 1994 belum tentu/belum pasti tersedia/dijamin dananya oleh Bank Bali,

Oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Perjanjian Li-san tersebut belum mengikat kedua belah pihak, karena itu menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Tergugat yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek perkara oleh Emmy Raja Guk Guk, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan sesuai

Berita Acara Sita Jaminan No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn. tanggal 24 Ma-ret 1994 adalah tidak sah dan tidak berharga, karena itu harus diang-kat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat I d.k pada pokoknya ialah, bahwa dengan adanya gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k sehingga dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan dalam perkara ini yang dilanjutkan dengan Pengumuman di harian Analisa terbitan tanggal 26 Maret 1994, nama baik Penggugat d.r/Tergugat I d.k telah dicemarkan dan menimbulkan kerugian moril dan materiil, karena itu Penggugat d.r/Tergugat I d.k menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang, termasuk hak Tergugat d.r/Penggugat d.k karena ia merasa haknya dirugikan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k telah menem-puh prosedur/cara-cara yang benar menurut hukum dalam memper-juangkan hak-haknya dan tidak merupakan perbuatan melawan hu-kum, maka gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat I d.k adalah tidak beralasan, karena itu dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat d.r/Tergugat I d.k adalah pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara ;

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT II DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ialah bahwa gugatan Rekonpensi Peng-guat d.r/Tergugat II d.k adalah sama dengan Penggugat d.r/Tergugat II d.k dalam perkara No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn. sebagaimana diakui dalam jawaban Penggugat d.r/Tergugat II d.k, karena itu gugatan Re-konpensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi ini tidak sama dengan gugatan perkara No. 74/Pdt.G/1994/PN.Mdn, karena itu eksepsi Ter-gugat d.r/Penggugat d.k dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat II d.k pada pokoknya ialah, bahwa kesepakatan untuk jual beli tanah terperkara antara Tergugat I d.k dengan Tergugat d.r/Peng-gugat d.k tanggal 16 Februari 1994 adalah merupakan perbuatan me-lawan hukum yaitu melanggar Pasal 36 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena tanah terperkara adalah harta kekayaan bersama dalam perkawinan Penggugat d.r/Tergugat II d.k dengan Tergugat I d.k dan kesepakatan itu tanpa persetujuan/Izin Penggugat d.r/ Tergugat II d.k ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum terbukti bahwa tanah obyek kesepakatan jual beli antara Tergugat I d.k dengan Ter-gugat d.r/Penggugat d.k adalah harta kekayaan bersama dalam per-kawinan Penggugat d.r/Tergugat II d.k dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat d.r/Tergugat II d.k adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT I :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT II :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dan tidak ber-harga Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 24 Maret 1994 No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn ;
  • Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat/mencabut sita jaminan yang telah diletakkan pada

tanggal 24 Maret 1994 dalam perkara No. 87/Pdt.G/1994/PN.Mdn ;

DALAM KONPENSI :

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

GUGATAN REKONPENSI PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT II DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

  • Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI :

–   Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekon-pensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), masing-masing separoh-nya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadil-an Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 1994 dengan HARIJANTO WAHJUDI, SH. Sebagai ketua sidang, JUNUS T. TELAUMBANUA, SH. Dan HAOGOARO HAREFA, SH. Sebagai Ha-kim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh JUNUS T. TELAUMBANUA, SH. Dan HAOGOARO HAREFA, SH. Hakim-hakim Anggota dan Ny. HADIJAH SITEPU Pani-tera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Ter-gugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
K E T U A,

JUNUS T. TELAMUMBANUA, SH.                 HARIJANTO WAHJUDI, SH

HAOGOARO HAREFA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ny. HADIJAH SITEPU

Ongkos-ongkos :      
           
Meterai ……………………………………… Rp. 2.000,-  
–  Ongkos panggil ………………………. Rp. 35.000,-
Ongkos sita …..………………………. Rp. 88.000,-
Redaksi …………………………………….. Rp. 1.000,-  
Administrasi ………………………………. Rp. 2.000,-  
    Jumlah Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

CATATAN : Bahwa atas putusan tersebut di atas pihak kuasa Peng-gugat mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 1994 dengan Akte No. 289/1994 dan pihak kuasa Ter-gugat II mengajukan Banding pada tanggal 7 November 1994 dengan Akte No. 294/1994.

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI MEDA

BAHARUDDIN SAMAD, SH.

Bagaimanakah Tata Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Dalam dunia Usaha/Bisnis Perseroan Terbatas (PT) adalah hal yang sering diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana juga sebagai semangat reformasi perkembangan usaha yang sangat pesat dan juga dimana Pemerintah juga mendukung dan memberikan kemudahan dalam pembuatan Perseroan Terbatas (PT). Apakah yang dimaksud dengan Perseoran Terbatas (PT) ??? .

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseraon Terbatas (PT) sebagaimana dalam Pasal 1 berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum, Dengan demikian bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga sebagai badan hukum. Artinya PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). 

Unsur- unsur perseroan terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain: 
1. perjanjian antara dua orang atau lebih; 
2. dibuat dengan akta autentik 
3. modal dasar perseroan 
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan 

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) berikut adalah data-data yang perlu Anda siapkan :

  1. Opsi Nama Perusahaan (Minimal 3)
  2. Bidang Usaha
  3. Domisili Perusahaan
  4. Nama-Nama Pemegang Saham & KTP
  5. Komposisi Pemegang Saham
  6. Modal Dasar Perusahaan(Minimal Rp51.000.000)
  7. Modal Disetor (Minimal Rp51.000.000)
  8. Susunan Direksi dan Komisaris
  9. KTP Direktur dan Komisaris
  10. NPWP Direktur
  11. Fasfoto 3×4 2 lembar

Prosedur Pembuatan Perseroajn Terbatas (PT)
1. Data Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

a. Nama PT

Nama PT minimal dari 3 suku kata, tidak boleh menggunakan serapan asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.

Pengaturan mengenai pemakaian nama PT diatur dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Alamat dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:

  • Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang yang dilarang oleh peraturan
  • Bidang usaha yang akan dijalankan, harus tertulis dalam akta pendirian PT
  • Bidang usaha yang akan dijalankan, harus memiliki izin usaha. Contoh apabila kegiatan usaha anda adalah restoran, maka anda wajib memiliki Izin Restoran

d.Modal PT

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 51 juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor.

Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka ada ketentuan modal dasar tidak lagi minimum Rp 50juta, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris.

2. Akte Perusahaan
Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris

3. Pengesahan Akte Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.

4. Ijin Usaha

SIUP adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan jasa, dimana bidang-bidang usaha perdagangan dan jasa yang bisa dipilih ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sesuai dengan Permendag No. 46 tahun 2009, ada 4 (empat) kategori SIUP yang dapat dipilih dalam prosedur pembuatan PT dengan SIUP, yaitu SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.

5. Surat Keterangan Domisili Usaha.
Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat usaha disewa atau milik sendiri.

6. NPWP perusahaan.

Untuk mendirikan aperusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.

Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili.

7. Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dn TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

8. Mengurus Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai dengan www.bpjsketenagakerjaan.go.id, adapun persyaratan untuk memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan.
3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan.
4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing karyawan.
5. Salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing karyawan.
6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Itulah tata cara pendirian Perseroan Terbatas (PT) semoga bermamfaat.

Tata Cara Dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Ke Kepolisian

Pengertian Laporan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Cara Melaporkan Tindak Pidana kepada Polisi Selanjutnya, ke mana kita melapor? Begini prosedurnya:

  1. Anda dapat langsung datang ke kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi.

Adapun daerah hukum kepolisian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisia(“PP 23/2007”) meliputi :

  1. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;
  3. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;
  4. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Silakan Anda langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian.

SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisia n (“Perkap 23/2010”), yang berbunyi: SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.  

Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyelidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP :

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan;

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Setelah Saudara Mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), maka untuk perkembangan dan pemeriksaan selanjutnya Pihak Kepolisian Akan Menghubungi Saudara Atau Saudara Datang Lansung Ke Kantor Kepolisian dimana saudara membuat Laporan Polisi.

Demikianlah hal ini disampaikan sebagai berbagi ilmu pengetahuan semoga bermaamfaat !!!

Untuk Layanan Pembahasan Topik Selanjutnya Bisa Menghubungi Melalui Wahtshap 62 822 7218 8522

Dang Juga Di Chanel Youtube: Marpaung Pengacara

https://www.youtube.com/watch?v=-zyFgaW0v6w

Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pada umumnya lelang terdari dari 3 (tiga) jenis yaitu yang pertama Lelang Eksekusi ialah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan oleh seseorang, dalam hal ini misalnya jika debitur mengajukan gugatan atas dilelangnya jaminan tersebut oleh pengadilan.

Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai dalil apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan tersebut oleh debitur, yaitu misalnya apakah utangnya ternyata belum jatuh tempo, atau apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pembuatan perjanjian pokok sebelum dilakukannya pembebanan hak tanggungan, atau hanyalah merupakan gugatan yang sifatnya untuk menunda atau mengganggu dilaksanakan pelelangan jaminan tersebut.

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya, lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

Pembatalan Sebelum Pelaksanaan Lelang Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Penjual menurut Pasal 1 angka 19 Permenkeu 27/2016 adalah:   Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan penjual, apabila penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang yang menyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan. Pembatalan lelang atas permintaan penjual (baik pembatalan secara tertulis maupun penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang) dikenakan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Selain dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan, pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

  1. Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (“SKT/SKPT”) untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
  2. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus lelang eksekusi;
  3. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan (“UUHT”) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
  4. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus lelang noneksekusi;
  5. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
  6. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan barang kepada pejabat lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Permenkeu 27/2016;
  7. Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;
  9. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;
  10. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual; atau
  11. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Jika melihat kepada Pasal 30 huruf c Permenkeu 27/2016 di atas, dalam kasus Anda yang mana terdapat pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank yang mengaku mempunyai hak atas objek yang akan dilelang, maka pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang adalah dimungkinkan, dengan catatan pihak lain tersebut bukanlah debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi dan juga dengan mengajukan gugatan.   Pembatalan Setelah Lelang Dimulai Selanjutnya, bagaimana jika kondisinya lelang telah dimulai? Dalam Pasal 31 Permenkeu 27/2016 dijelaskan sebagai berikut:   Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

  1. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; atau
  2. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

Jadi jika lelang telah dimulai, tidak diatur mengenai pembatalan lelang dengan alasan adanya gugatan dari pihak lain sebagaimana pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang.  

Sebagai informasi tambahan, dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkeu 27/2016, peserta lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

Untuk Layanan Pembahasan Topik Selanjutnya Bisa Menghubungi Melalui Wahtshap 62 822 7218 8522

Dang Juga Di Chanel Youtube: Marpaung Pengacara

https://www.youtube.com/watch?v=-zyFgaW0v6w

TATA CARA MEMBUAT LEGAL OPINION

Adapun prinsip praktis dari pembuatan legal opinion adalah untuk menjadi panduan taktis advokasi dalam suatu perkara hukum. Diharapkan dengan adanya legal opinion, langkah maupun pengembangan advokasi suatu perkara tidak akan terpancing permainan, pihak lawan, atau agar tidak terlalu mengembang keluar dari koridor hukum yang ada.

Istilah Legal Opinion dalam bahasa latin disebut dengan Ius Opinio, dimana Ius artinya Hukum dan Opinio artinya pandangan atau pendapat. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dikenal dengan istilah Legal Critics yang dipelopori oleh aliran Kritikus Hukum.

Bahwa sebelum kita lebih jauh membahas tentang Legal Opinion, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa defenisi dari Legal Opinion. Sampai saat ini tidak ada defenisi yang baku mengenai Legal Opinion di Indonesia. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, defenisi Legal Opinion adalah:

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental antity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion” ( Black’s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black).

Terjemahan:

(Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian  pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan entita hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya).

Setelah melihat defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Legal Opinion secara umum adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat untuk kliennya dimana advokat tersebut memberikan/ menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu.Bahwa adapun tujuan dibuatnya suatu Legal opinion adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh klien agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum yang ada tersebut.

Pada dasarnya, advokat adalah profesi yang terhormat (Officum Nobile) sehingga seorang advokat harus memiliki reputasi serta dedikasi tinggi dalam mengemban gelar dan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan reputasi dan dedikasi tinggi tersebut, seorang advokat tidak boleh bertindak gegabah dalam memberikan pendapat hukum (Legal Opinion).

Agar seorang advokat dapat memberikan pendapat hukum yang baik, pertama kali ia harus mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi. Untuk memahami itu maka seorang advokat harus pula mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, setelah itu baru dapat menentukan apa yang harus diberikan, dan yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Legal Opinion, Format Penyusunan Legal Opinion serta Permasalahan yang ditemui advokat dalam membuat Legal Opinion. Bahwa dalam menyusun Legal Opinion, biasanya advokat berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Legal Opinion dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia.

Advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum yang dikuasai adalah hukum Indonesia, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.

b.  Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.

Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas, artinya legal opinion tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka Legal Opinion tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui Legal Opinion tersebut terciptalah suatu kepastian hukum.

c.  Legal Opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan.

Dalam Legal opinion, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat di dalam Legal Opinionnya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d. Legal Opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap.

Jujur, artinya Legal Opinion harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Legal Opinion, tanpa ada yang ditutupi.

Penjelasan dalam Legal Opinion harus diberikan dengan selengkapnya. Dalam Legal Opinion advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Legal Opinion hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu Legal Opinion harus memberikan penjelasan yang selengkapnya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.

e.  Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien

Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Legal Opinion yang dibuatnya., tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion tersebut. Legal Opinion yang dibuat oleh advokat yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta Legal Opinion untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari Legal Opinion. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan.

Format Penyusunan Legal Opinion

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki format dan standar baku yang mengikat bagi seluruh Advokat Indonesia berkenaan dengan bentuk Legal Opinion. Sehubungan dengan tidak adanya format dan standar baku pembuatan Legal Opinion yang mengikat seluruh advokat di Indonesia, dalam prakteknya bentuk Legal Opinion yang baik setidak-tidaknya mempunyai kerangka dasar yang memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Pendahuluan.
  2. Permasalahan yang dimintakan Legal Opinion.
  3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, data-data dan dokumen-dokumen.
  4. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.
  5. Uraian fakta-fakta dan kronologis.
  6. Analisa hukum pendapat hukum.
  7. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan.

PENJELASAN

  1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi penjelasan atas dasar apa penulis membuat legal opinion, yaitu apakah berdasarkan permintaan secara tertulis atau secara lisan agar penulis memberikan pendapat hukumnya atau permasalahan-permasalahan yang dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis.

2. Permasalahan dalam Legal Opinion

Bagian permasalahan dalam legal opinion berisi penjelasan atas masalah pokok yang dihadapi. Apabila permaslaahan hukum yang diuraikan kurang jelas maka penulis akan merumuskan permasalahan tersebut.

3. Bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan

Bagian ini berisi uraian tentang dokumen-dokumen referensi , informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari korban atau tersangka, maupun pihak ketiga yang bersangkutan. Berisi tentang informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada Legal Opinion untuk mendukung pokok permasalahan.

4. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

Bagian ini berisi uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan permasalahan yang ada dan dapat dijadikan dasar dalam penulisan pendapat hukum.

5. Uraian fakta dan kronologis kejadian

Bagian ini berisi uraian fakta berdasarkan barang bukti utama terkait dengan permasalahan, serta dibaut dalam tata urutan kejadian berdasarkan waktu terjadinya permasalahan tersebut.

6. Analisa hukum dan Pendapat hukum

Bagian ini berisi uraian analisa dan pertimbangan hukum atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis terhadap permasalahan harus mengacu pada fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Bagian ini berisi uraian tentang pendapat penulis atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada.

7. Kesimpulan dan saran/solusi permasalahan

Bagian ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Legal Opinion. Setelah mendapatkan kesimpulan, penulis memberikan saran/solusi permasalahan terhadap permasalahan yang dibahas.

Demikianlah tata cara pembuatan Pendapat Hukum(Legal Opinion), semoga bermamfaat, salam Sukses !!!!!!


Untuk Layanan Pembahasan Topik Selanjutnya Bisa Menghubungi Melalui Wahtshap 62 822 7218 8522

Dang Juga Di Chanel Youtube: Marpaung Pengacara

https://www.youtube.com/watch?v=-zyFgaW0v6w



Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram